Jakarta, 21 April 2025 — Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menyatakan akan meninjau ulang kebijakan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan dalam acara serah terima jabatan dengan Penjabat Gubernur sebelumnya yang berlangsung pekan lalu di Jakarta.
“Kami akan meninjau kembali TPP ASN di Papua Pegunungan untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” tegas Gubernur John Tabo dalam sambutannya.
Menurutnya, kebijakan besaran TPP mulai tahun 2025 harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, analisis kebutuhan kepegawaian, serta regulasi yang berlaku. Ia menegaskan bahwa penyesuaian tersebut bukan semata-mata pengurangan, melainkan langkah realistis dalam mengelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
Gubernur juga menanggapi adanya laporan mengenai aksi mogok kerja oleh sejumlah ASN yang mempersoalkan penurunan TPP. Ia menyayangkan sikap tersebut.
“Saya sangat kecewa dengan tindakan mogok kerja. Sebagai abdi negara, ASN seharusnya memberi contoh kedisiplinan dan loyalitas kepada masyarakat,” ujarnya.
John Tabo menegaskan bahwa sikap mogok tidak mencerminkan etika kepegawaian dan justru dapat mengganggu pelayanan publik yang seharusnya berjalan optimal.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa selama dua tahun awal perjalanan pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, TPP sempat diberikan dalam jumlah relatif besar karena keterbatasan lembaga pendukung pemerintahan saat itu.
“Saat itu belum ada DPR, kepala daerah definitif, maupun Majelis Rakyat Papua. Sekarang semua struktur pemerintahan sudah terbentuk, dan ada penyesuaian dalam alokasi anggaran,” jelasnya.
John mengakui bahwa adanya pemangkasan anggaran tahun ini turut memengaruhi besaran TPP. Namun, ia meminta semua ASN untuk memahami kondisi tersebut dan tidak mengambil langkah yang kontraproduktif.
“Wajar jika TPP tahun ini berkurang. Tapi yang lebih penting adalah komitmen kita untuk tetap bekerja dengan penuh dedikasi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa tahun 2025 menjadi tahun yang penuh tantangan karena pemerintah daerah akan mulai membangun sejumlah infrastruktur strategis seperti kantor Gubernur, DPRP, MRP, serta perumahan ASN.
“Mengingat keterbatasan anggaran, saya berharap seluruh ASN tetap menunjukkan kinerja terbaik demi pelayanan publik yang optimal,” pungkasnya.
Gubernur John Tabo menutup dengan pesan bahwa kolaborasi dan loyalitas ASN akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan Papua Pegunungan yang maju, mandiri, dan sejahtera.
